Dampingi Komisi 3 DPRD, Dinporapar Studi Komparasi Strategi DisBudPar Cirebon

Cirebon, 2/2/2026 - Bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Purworejo, Dinas Porapar Kabupaten Purworejo mengikuti studi komparasi ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotamadya Cirebon, Jawa Barat pada Senin, 2 Februari 2026, perihal optimalisasi pendapatan sektor pariwisata. Hadir memimpin rombongan, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Purworejo Hj Tursiyati SE lengkap beserta anggota Komisi 3, didampingi Kepala Dinas Porapar Kabupaten Purworejo Bangun Erlangga Ibrahim, SSTP MM dan Kabid Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Neira Anjar Pujisusilo, S.Kom, M.Eng.

Rombongan diterima oleh Kepala Bidang Kepariwisataan Disbudpar Kota Cirebon Nopan Maradona Isahara, SE beserta tim di ruang aula Disbudpar Kota Cirebon. 

Dari kegiatan audiensi dan diakusi didapatkan informasi bahwa Kota Cirebon mengoptimalkan pendapatan dari pajak dan obyek obyek akomodasi dan amenitas, bukan dari retribusi destinasi wisata. Keberadaan banyak fasilitas hotel, resto dan kawasan. Bisnis menyumbang PAD sekitar 702 M dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Destinasi wisata di kota Cirebon mayoritas bernafaskan budaya dan kegiatan komunitas. Dinas lebih ke memfasilitasi kegiatan kegiatan komunitas agat dapat menjadi daya tarik wisata baik itu budaya maupun perform sanggar sanggar dan kelompok kesenkan lain di Cirebon. Hal ini menjadikan multipier effect pada perputaran ekonomi yang cukup masif di cirebon.

Salah satu icon budaya yang unik adalah adanya istana kesultanan Cirebon dengan berbagai potensinya, termasuk aktifitas wisata.

Tursiyati menyampaikan bahwa pihak nya bersama komisi 3 dan OPD pengelola pendapatan selaku mitra, selalu bersinergi untuk megoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan berbagai upaya, salah satunya dengan belajar dari daerah lain yang lebih maju dalam hal pengelolaan pendapatan.

Sementara Erlangga menyampaikan: "Kami berharap bisa mengadopsi pola pengelolaan aktifitas komunitas ini di Kabupaten Purworejo." Menurutnya, jika ini dapat berjalan, maka pariwisata tidak selalu bergantung pada APBD, namun juga menjadi milik bersama warga dan lebih terjaga keberlangsungannya, pungkasnya.