Personil dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengikuti Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada tanggal 22 hingga 25 Maret 2021. Rapat dibuka oleh Bupati Purworejo, kemudian dilanjutkan paparan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Di Bidang Sumber Daya Aparatur oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
Sosialisasi Permenpan Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja disampaikan oleh narasumber dari KemenPANRB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang ASN, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Dasar hukum penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja :
- UU nomor 24 Tahun 201 tentang ASN
- PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS
- PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
- Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja.
Penyusunan analisa jabatan dimulai dari mandat kabupaten/kota yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memajukan kesejahteraan umum. yang diturunkan ke disain organisasi pemda kemudian struktur organisasi perangkat daerah diturunkan ke proses bisnis organsiasi lalu dilakukan analisis jabatan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah, dimulai dari Eselon II sampai dengan pejabat pelaksana. Hasil analisis jabatan adalah uraian jabatan dan spesifikasi jabatan
Penyusunan analisis beban kerja dilakukan dengan melakukan beberapa pendekatan yaitu hasil kerja jabatan, obyek kerja jabatan, peralatan kerja jabatan, dan tugas per tugas dalam jabatan. Dilanjutkan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh masing-masing perangkat daerah. Peserta juga diberikan materi sosialisasi e-formasi oleh Kemendagri, yang dilanjutkan uji coba input analisa jabatan dan analisa beban kerja pada aplikasi e-formasi.
