Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Purworejo

Jika berbicara mengenai hari jadi Kota Purworejo, maka tidak akan terlepas dari jasa bupati pertama Purworejo yang memerintah mulai tahun 1831-1856. Ialah Raden Adipati Aryo Tjokoronegoro yang lahir di Bragolan, Bagelen pada Rabu Pahing, 17 Mei 1779. Ayahnya bernama Raden Ngabehi Singowijoyo, seorang Mantri Gladhag di Kasunanan Surakarta yang tugasnya mengorganisir pengangkutan tenaga untuk bekerja melayani raja. Tjokronegoro yang dibesarkan di lingkungan Kasunanan membuatnya mendapatkan gelar Raden Ngabehi Resodiwiryo untuk kemudian menggantikan posisi Mantri Gladhag setelah ayahnya meninggal. Raden Ngabehi Resodiwiryo bahkan diangkat menjadi Panewu Gladhag yang membawahi seribu orang pekerja pada tahun 1815.

Raden Ngabehi Resodiwiryo merupakan seorang Panewu Gladhag yang cerdas, pekerja keras, cekatan, dan setia sehingga ia menjadi salah satu abdi kinasih Sunan Pakubuwono VI. Akibat jabatan yang ia peroleh ini, maka minumbulkan kebencian bagi Sang Patih, yaitu Raden Adipati Sasradiningrat II. Sang patih terus menerus mencari kesalahan Raden Ngabehi Resodiwiryo, sehingga ia harus melepaskan jabatannya dan memutuskan untuk kembali ke desa dimana ibunya berasal, yaitu Desa Ngasinan di Tanah Bagelen.

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Bagelen merpakan satu wilayah yang diperebutkan oleh Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Pemerintah Hindia Belanda itu sendiri. Perebutan Bagelen tentu bukan tanpa alasan, mengingat saat itu Bagelen sangat maju dari segi ekonomi dan terkenal sebagai penyedia tenaga kerja yang baik untuk kraton. Bagelen yang saat itu menjadi basis pertahanan perang Diponegoro membuat pihak Pemerintah Hindia Belanda kewalahan, sehingga Jendral Hendrik Marcus de Kock meminta bantuan dari Kasunanan Surakarta. Raden Ngabehi Resodiwiryo kembali diangkat menjadi Senopati Pengamping yang bertugas untuk menjadi penasihat pribadi Pangeran Kusumayudha di Kasunanan Surakarta. Kasunanan kemudian menunjuk Raden Ngabehi Resodiwiryo untuk membantu Pemerintah Hindia Belanda, karena ia telah menguasai dan tinggal menetap di Bagelen sebelumnya.

Selama perang Diponegoro, Raden Ngabehi Resodiwiryo melakukan tugasnya dengan baik selama 5 tahun, mulai dari 1825-1830. Salah satu keberhasilannya dalam melawan pasukan Diponegoro yaitu ketika ia mengalahkan dan menangkap seorang senopati bernama Basah Purwonegoro bersama 8 orang pengawalnya di sekitar Sungai Bogowonto. Atas jasanya tersebut, Raden Ngabehi Resodiwiryo mendapat gelar Tumenggung Tjokrojoyo dari Sunan Pakubuwono VI, serta menyerahkan tanah Kasunan Surakarta yang ada di Bagelen kepada Tjokrojoyo.

Setelah berakhirnya perang Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda menuntut ganti rugi kepada Kasultanan Yogyakarta yang dianggap menjadi penyebab utama perang dan Kasunanan Surakarta yang dianggap memiliki kekuasaan wilayah yang terlalu luas. Maka, pada tanggal 22 Juni 1830, Pemerintah Hindia Belanda mulai memerintah wilayah tersebut atas nama Kasunanan Surakarta, tidak akan mengangkat bupati selain yang telah ada, dan mengikuti saran Sunan Pakubuwono VI dalam setiap pengangkatan Bupati. Wilayah yang dimaksud merupakan Bagelen yang selanjutnya dibagi menjadi 4 kabupaten oleh Pemerintah Hindia Belanda, yaitu Kabupaten Brengkelan yang dipimpin oleh Tumenggung Tjokrojoyo, Semawung oleh Tumenggung Notonagoro atau Sawunggalih II, Karangdhuwur oleh Tumenggung Mangunnagoro, dan Ngaran (Kuthowinangun) oleh Tumenggung Arungbinang.

Sebelum Bagelen dialihkan kekuasaannya ke Pemerintah Hindia Belanda, Tumenggung Cokrojoyo sudah dilantik menjadi Bupati Brengkelan. Setelah dilantik, Tjokrojoyo kemudian mulai menata Brengkelan dan menyatukannya dengan Kedungkebo sebagai ibukota Karesidenan Bagelen. Tjokrojoyo juga mengubah nama Brengkelan yang dianggapnya kurang tepat untuk sebuah kadipaten, karena nama Brengkelan diambil dari kata brengkele atau brengkelo yang artinya tidak mau mengalah, mempertahankan pendapat sendiri dan tidak mendengarkan nasihat. Tjokronegoro kemudian mengubah nama Brengkelan menjadi Purworejo, purwo yang berarti permulaan atau dahulu dan rejo yang berarti kesuburan, kemakmuran dan kesejahteraan. Harapan perubahan nama ini yaitu agar wilayah tersebut menjadi teratur dengan rakyatnya yang makmur, tidak ada permusuhan maupun pertentangan.

Pemerintah Hindia Belanda dan Kasunanan Surakarta setuju atas usulan yang disampaikan oleh Tjokrojoyo. Maka, pada Hari Sabtu, tanggal 27 Februari 1831, diadakanlah upacara peresmian yang dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Hindia Belanda, Bupati, Tumenggung dan pejabat pemerintah lainnya. Upacara ini diresmikan oleh Komisaris Lawick van Pabs dan dikhususkan untuk mengubah nama Brengkelan menjadi Purworejo, serta memberikan gelar Raden Adipati Aryo (RAA) Tjokronegoro kepada Tjokrojoyo. Perubahan nama dan pemberian gelar ini tercatat dengan jelas di Babad Kedung Kebo yang ditulis oleh Tjokronegoro sendiri. Setelah mengubah namanya menjadi Purworejo, Tjokronegoro banyak melakukan pembangunan dan pembenahan yang mana manfaatnya masih bisa dirasakan sampai saat ini, antara lain yaitu pembangunan Alun-Alun, Kantor dan Pendopo Bupati, Masjid Agung, Bedug Pendowo, Jalan Raya Purworejo-Magelang, Saluran Kedung Putri, beberapa sekolah, gereja, dan lain-lain.

Meskipun sosoknya yang kontroversial karena pengangkatannya menjadi bupati dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda, namun kiprahnya untuk membangun dan memperjuangkan Purworejo perlu untuk diteldani oleh masyarakat saat ini. Sejak perubahan nama Brengkelan menjadi Purworejo, tanggal 27 Februari ditetapkan menjadi hari jadi yang tiap tahunnya diperingati dengan berbagai hiburan budaya yang tentunya memperkuat jati diri Purworejo sebagai kota yang akan terus sejahtera, gemah ripah loh jinawi kerta raharja.

Daftar Pustaka:

Carey, Peter. 2017. Sisi Lain Diponegoro, Babad Kedung Kebo dan Historiografi Perang Jawa. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Danusubroto, Atas S. 2008. RAA Cokronegoro I Pendiri Kabupaten Purworejo, hal. 60-61; 76-80. Yogyakarta: Gradasi.